Detikpos.id, Lampung – Lebih dari 50 warga Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk mengadukan dugaan eksekusi ilegal terkait konflik agraria antara PTPN 1 Regional 7 dan warga desa. Namun, kedatangan mereka yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB harus berakhir dengan kekecewaan mendalam lantaran tidak satu pun anggota DPRD yang bersedia menemui mereka.
Sebelumnya, pada 8 Januari 2025, warga telah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Sekretariat DPRD. Dalam surat tersebut, mereka mencantumkan waktu audiensi pada hari, Jumat, 10 Januari 2025, pukul 13.00 WIB, dan dalam isi surat tertulis jelas kalimat “Penting dan Urgen.” Namun, hingga waktu yang tertera dalam surat, namun tidak ada pemberitahuan atau tanggapan dari pihak DPRD.
“Beberapa hari yang lalu, kami mengirimkan surat permohonan audiensi, karena kami menganggap ini penting dan urgen. Dalam isi surat kami cantumkan hari, tanggal, waktu, yaitu hari ini, Jumat, 10 Januari 2025, jam 1 siang. Sampai saat ini tidak ada pemberitahuan apa pun dari pihak DPRD. Jadi, sebagai masyarakat awam, kami menganggap permohonan kami diterima oleh DPRD. Namun kenyataannya, hari ini tidak ada satu pun anggota Dewan yang dapat menemui kami. Kami sangat kecewa! Bila hari ini Dewan belum bisa menemui kami, harusnya pihak DPRD menghubungi nomor HP yang tertera dalam surat permohonan kami, jadi kami tidak datang ke sini hari ini!” ujar para warga dengan nada kecewa.
Upaya warga untuk bertemu anggota dewan tidak berhenti sampai di situ. Ketika dikonfirmasi, seorang staf Sekretariat DPRD bagian Umum menyampaikan akan menghubungi Ajudan Dewan untuk meminta petunjuk. Pada pukul 14.30 WIB, Reza, Ajudan Dewan, menjelaskan, “Komisi 1 sedang tidak ada. Kalau pun ada menerima, itu pun bukan anggota. Saya juga sedang mencari siapa yang bisa menerima. Kalau untuk dialog, kami belum bisa.”
Mendapatkan jawaban tersebut, warga memilih untuk tetap menunggu di luar gedung DPRD. Pada pukul 16.00 WIB, staf Sekretariat menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp kepada perwakilan warga. Pesan tersebut berbunyi, “Izin Pak Efendi, tadi staf fraksi dari PKS atas nama Iqbal komunikasi katanya segera mereka akan buat jadwal audiensi dengan Pak Ade dari pihak Dewan dan dari pihak Bapak. Sampaikan permintaan kami dari pihak sekretariat DPRD, tidak ada niat untuk mempersulit atau karena tidak memiliki nurani, tapi menjalankan sesuai SOP. Semoga Bapak dan tim diberi keselamatan dunia dan akhirat.”
Namun, warga masih merasa tidak puas karena belum ada satu pun anggota DPRD yang menemui mereka. Hingga pukul 17.30 WIB, warga tetap bertahan di teras Gedung DPRD, ditemani para aktivis kemanusiaan dan sejumlah jurnalis yang meliput peristiwa tersebut.
Setelah wawancara dengan awak media, sekira pukul 18.00 WIB, para warga pun pulang dengan membawa perasaan yang gundah gulana.
Kekecewaan mendalam terpancar dari wajah para warga yang telah berjuang menyampaikan aspirasi mereka. Mereka berharap adanya perhatian lebih dari pihak DPRD terhadap persoalan ini, yang mereka nilai sangat mendesak dan menyangkut hak dasar sebagai warga negara. (Tim)
Bersambung…
Pewarta: Nurfya
