detikpos.id || Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi dibentuk dan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Lahirnya Danantara didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMN, PP Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Kebijakan Investasi Pemerintah, serta Perpres Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Danantara. Untuk memperkuat dasar hukum lembaga ini, Presiden Prabowo juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025, yang menetapkan Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Danantara.
Sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Danantara dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk mengelola dana investasi nasional pada proyek-proyek strategis. Lembaga ini memiliki tiga karakteristik utama:
- Mengelola dana negara untuk diinvestasikan dalam proyek strategis nasional.
- Melakukan investasi strategis guna meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
- Mendukung proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme Negara atas Danantara
Pemerintah menaruh harapan besar bahwa Danantara dapat menjadi instrumen efektif dalam mengelola investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Diharapkan lembaga ini dapat:
- Meningkatkan pendapatan negara melalui investasi yang strategis dan berkelanjutan.
- Mengembangkan proyek-proyek strategis nasional yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
- Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, masyarakat juga perlu merasakan manfaat langsung dari keberadaan Danantara, bukan sekadar melihatnya sebagai instrumen investasi negara yang hanya menguntungkan sektor tertentu.
Manfaat Langsung bagi Masyarakat
Agar tidak menjadi beban bagi negara dan rakyat, Danantara harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, di antaranya:
- Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, yang akan meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat.
- Menciptakan kesempatan kerja, baik selama proses pembangunan proyek maupun setelah proyek selesai.
- Peningkatan pelayanan publik, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
- Meningkatkan kualitas hidup, dengan akses lebih baik terhadap air bersih, listrik, dan transportasi.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan UMKM, melalui investasi yang menciptakan lebih banyak peluang usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melalui pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
- Meningkatkan keamanan dan keselamatan, dengan infrastruktur yang lebih baik serta sistem keamanan dan fasilitas darurat yang lebih efisien.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan
Agar Danantara dapat berfungsi secara optimal, pemerintah harus memastikan bahwa sistem pengelolaannya transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Pengawasan ketat harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pemantauan.
“Saya berharap Danantara dapat menjalankan fungsinya dengan baik, menjadi lembaga yang efektif dalam mengelola investasi dan dana negara, serta benar-benar membawa manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul Latif Lubis, dalam pernyataannya di Medan pada 25 Februari 2025.
Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, Danantara berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
(Redaksi)
