Detikpos.id, Tulang Bawang – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuba Bersatu (FWTB) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Tulang Bawang pada Senin 15 September 2025. Mereka menuntut langkah tegas Pemerintah Daerah terkait kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilai tidak transparan serta merugikan perusahaan pers lokal.
Aksi ini merupakan buntut dari kebijakan Diskominfo dalam kerja sama publikasi dengan media, yang dianggap tidak berpihak pada keberlangsungan media lokal di Tulang Bawang. Ratusan wartawan berjalan kaki (long march) dari Tugu Garuda Terminal Menggala menuju Kantor Bupati, sebelum akhirnya melanjutkan aspirasi ke Gedung DPRD.
Setelah sempat menunggu, Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan turun tangan menemui massa aksi. Ia berterima kasih atas penyampaian aspirasi tersebut dan berjanji segera menindaklanjuti dengan melibatkan Sekda, Kadis Kominfo, dan stakeholder lainnya.
“Terimakasih atas penyampaian aspirasinya, ini akan kami diskusikan lebih lanjut bersama Kadis Kominfo, Sekda, dan stakeholder lainnya. Yang terpenting, langkah yang diambil tetap sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Bupati Qodratul Ikhwan di hadapan wartawan.
Bupati juga menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secepatnya, dengan melibatkan insan pers, agar tercapai solusi yang adil dan tidak bertentangan dengan regulasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulang Bawang Ali Hasan, yang hadir bersama pimpinan dewan lainnya, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi FWTB dan mendorong Pemkab segera merespons secara nyata.
Enam Tuntutan Utama FWTB:
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Wartawan Tuba Bersatu menyampaikan enam tuntutan tegas:
1. Evaluasi dan Copot Kadis Kominfo yang dinilai tidak transparan serta tidak mendukung keterbukaan informasi.
2. Audit Anggaran Publikasi APBD 2024–2025 oleh Kejaksaan Negeri dan Polres Tulang Bawang, untuk mengusut potensi penyalahgunaan dana.
3. Transparansi Dana Publikasi agar dikelola secara adil, profesional, dan merata untuk semua media.
4. Pengembalian Anggaran Publikasi ke SKPD masing-masing, demi efisiensi dan desentralisasi penggunaan anggaran.
5. Penghapusan Aturan Rumit yang menyulitkan media dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
6. Keberlanjutan dan Transparansi Kerja Sama Media Cetak, agar keberadaan media lokal tetap terjaga dan dihargai.
Aksi damai yang dikawal ketat aparat Polres Tulang Bawang berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Massa aksi menutup kegiatan dengan diskusi bersama DPRD, menandai komitmen insan pers untuk terus mengawal transparansi dan keterbukaan informasi di Tulang Bawang.
Pewarta: Nurfya
