LABUHANBATU SELATAN-detikpos.id
Penanganan laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar (ZAS) berusia 17 tahun di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menuai sorotan.
Hampir dua bulan sejak laporan dibuat, keluarga korban masih mempertanyakan perkembangan perkara. Persoalan semakin mencuat setelah korban mengaku diminta untuk menghadirkan saksi, bahkan menerima titipan surat panggilan dari penyidik untuk disampaikan kepada sejumlah nama yang disebut dalam perkara tersebut.
Laporan dugaan penganiayaan itu disampaikan ibu korban, Halimatusaddiah (49), pada 16 September 2026 dengan nomor STTLP/B/212/IX/2026/SPK/Polres Labuhanbatu Selatan/Polda Sumatera Utara. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 12 September 2026 di SPBU Asam Jawa, Kecamatan Torgamba.
Berdasarkan keterangan korban, pada 28 September 2026 dirinya sempat dipertemukan dengan seorang pria berinisial M yang sebelumnya diamankan Polsek Kotapinang namun terkait perkara lain. Dalam pertemuan itu, pria tersebut mengakui keterlibatannya dalam dugaan penganiayaan dan menyebut beberapa nama lain, yang berinisial A, C, T, dan A.
Informasi tersebut semestinya dapat menjadi petunjuk awal bagi penyidik untuk melakukan pendalaman melalui pemeriksaan dan pencocokan dengan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.
Surat Panggilan Justru Dititipkan kepada Korban
Korban mengungkapkan, penyidik sebelumnya telah dua kali mengeluarkan surat panggilan terhadap saksi, masing-masing pada 30 September dan 3 Oktober 2026. Namun, saksi yang dipanggil disebut tidak hadir.
Ironisnya, surat panggilan atas nama sejumlah orang yang disebut dalam perkara tersebut justru malah dititipkan oleh penyidik kepada korban untuk disampaikan.
Menanggapi hal tersebut, orang tua korban mempertanyakan mekanisme penanganan perkara yang dinilai justru membebankan pihak korban. Ia pun mempertanyakan apakah menghadirkan orang-orang yang disebut dalam perkara merupakan tanggung jawab korban atau bagian dari tugas penyidik.
“Apakah memang seperti itu mekanismenya dalam menghadirkan sejumlah orang yang disebut dalam perkara memang tanggungjawab korban,? tanya Halimah kepada awak media”
Kapolres Labusel Bungkam saat Dikonfirmasi
Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, awak media kemudian mengirimkan konfirmasi melalui chat via Whatsapp, pada Jum’at 6 November 2026 kepada Kapolres Labusel AKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR.
Dalam konfirmasi tersebut, redaksi secara khusus mempertanyakan tanggapan Kapolres mengenai;
- Tindakan penyidik yang meminta korban menghadirkan saksi sendiri, kesesuaian tindakan tersebut dengan prosedur KUHAP,
- Perkembangan penanganan laporan, serta alasan SP2HP belum diterima pelapor/korban.
Namun,hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Labusel bungkam, tidak memberikan tanggapan, penjelasan atau klarifikasi apapun atas konfirmasi tersebut.
Minta Polda Sumut Evaluasi Kinerja Penyidik Polres Labusel
Keluarga korban berharap kepada Polda Sumatera Utara memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan maupun mekanisme kerja penyidik Polres Labusel.
Evaluasi dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dan untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur, seluruh petunjuk ditindaklanjuti, serta hak korban dan pelapor mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
Pengawasan dari Polda juga diharapkan dapat memberikan kejelasan atas dugaan pelimpahan tanggung jawab pemanggilan saksi kepada korban dan memastikan perkembangan perkara disampaikan secara transparan.
Keluarga berharap perkara tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Mereka meminta penyidik segera menindaklanjuti seluruh petunjuk yang tersedia dan memberikan penjelasan atas perkembangan penanganannya.
Jangan sampai korban yang mencari keadilan justru dibebani urusan pemanggilan saksi, sementara kepastian penanganan laporan masih menjadi tanda tanya.
(ISS/Tim Red)
