DETIKPOS.ID || JAWA TENGAH KENDAL – Hingga awal bulan Oktober, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kendal masih tergolong rendah. Dari total 286 desa, hanya sepuluh desa yang berhasil melunasi kewajiban PBB-P2.
Desa-desa yang telah menyelesaikan pembayaran tersebut meliputi Desa Peron, Kalices, Sriwulan, Sidomakmur, Pesawahan, Gubugsari, Ngampel Wetan, Kaliyoso, Magersari, dan Kelurahan Candiroto.
Meskipun capaian ini masih rendah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal mencatat adanya tren positif dalam realisasi pajak.
Sekretaris Bapenda Kendal, Muhammad Yusuf Ariyanto, mengungkapkan, sebanyak 286 desa di Kendal, baru 10 desa yang sudah lunas PBB-P2. Namun, kami optimis tren ini akan terus meningkat menjelang jatuh tempo pada 31 Oktober.
Kendati demikian Yusuf menambahkan, Pembayaran masih dapat dilakukan hingga 31 Desember, tetapi akan dikenakan denda.” Hal ini disampaikanya, Yusuf dikantor, Bapenda, Kamis (10/10/2024).
Salah satu faktor yang menyebabkan banyak desa belum melunasi PBB-P2 adalah karena menunggu jatuh tempo. Untuk meningkatkan capaian pajak ini, Bapenda aktif mendorong masyarakat agar segera menyelesaikan kewajiban pajak.
Saat ini, total capaian PBB-P2 di Kendal mencapai 46,8 persen, dengan total pemasukan sebesar Rp 25,7 miliar dari target Rp 55 miliar. Untuk diketahui, realisasi PBB-P2 pada tahun lalu mencapai 98 persen.
Dalam upaya evaluasi, Yusuf melakukan peninjauan rutin terkait capaian realisasi PBB di setiap kecamatan, yang kemudian disampaikan ke desa-desa. “Kami juga melakukan jemput bola untuk memudahkan layanan pembayaran PBB,” tambahnya.
Sebagai insentif, desa-desa yang telah melunasi PBB akan mendapatkan hadiah dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Yusuf berharap target PBB tahun 2024 dapat tercapai sepenuhnya melalui kolaborasi yang lebih baik antara semua pihak terkait dalam penarikan pajak ini.
“Pajak yang kita pungut ini akan kembali kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” tutur Yusuf.
Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB di Kendal terus digalakkan oleh pemerintah setempat.
A/Rob
