BANDUNG, detikpos.id – Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada awal 2025, Dedi Mulyadi langsung tancap gas dengan berbagai gebrakan kebijakan pro-rakyat. Dalam waktu singkat, ia berhasil mencuri perhatian publik nasional lewat program-program inovatif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah fenomenal adalah efisiensi anggaran senilai Rp5,1 triliun, yang langsung dialokasikan untuk sektor prioritas seperti ketahanan pangan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. “Ini bukan soal angka, ini soal keberpihakan,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung.
Gebrakan lainnya termasuk:
- Penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang sempat menyita perhatian nasional. Program ini meringankan beban rakyat dan mendorong kesadaran pajak tanpa paksaan.
- Larangan study tour sekolah yang dinilai membebani wali murid. Langkah ini menuai dukungan luas, terutama dari kalangan orang tua.
- Sekolah militer untuk remaja nakal, sebagai pendekatan tegas namun mendidik untuk menekan kenakalan remaja.
- Pembentukan Satgas Anti-Premanisme yang sudah mulai menunjukkan hasil nyata di titik-titik rawan kriminalitas.
Tak hanya itu, Dedi juga mengambil langkah berani dalam penataan ruang dan lingkungan, seperti membongkar tempat wisata ilegal dan membebaskan lahan di sempadan sungai untuk restorasi lingkungan.
“Jawa Barat bukan hanya ingin maju, tapi juga ingin jadi inspirasi bagi provinsi lain,” tegas Dedi Mulyadi dalam salah satu kunjungannya ke kawasan pedesaan di Cianjur.
Para pengamat kebijakan publik menyebut gaya kepemimpinan Dedi sebagai “spontan tapi strategis”, mengingat beberapa keputusannya diambil langsung di lapangan setelah berdialog dengan warga.
Kebijakan-kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi kini menjadi sorotan nasional dan potensial menjadi model pembangunan daerah berbasis aspirasi rakyat. Banyak pihak berharap pola serupa bisa direplikasi di provinsi lain demi terciptanya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Redaksi Detikpos
detikpos.id – Cepat, Akurat
