detikpos,id || Kendal ,Jawa Tengah – Untuk menjaga dan Kondusivitas Wilayah Kabupaten Kendal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Kendal menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah (Rakorpamwil) di Ruang Rapat Ngesti Widhi Setda Kendal dengan pokok pembahasan Antisipasi Potensi Konflik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, serta Dampak Inflasi Kenaikan BBM di Wilayah Kendal, Rabu (14/9/2022).
Kepala Badan Kesbangpol Suharjo menjelaskan dasar dilakukan Rakor Pamwil berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri no 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, dan peraturan Menteri Dalam Negeri no 46 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah .
Lebih lanjut, tujuan dari Rakorpamwil guna menciptakan koordinasi antar perangkat daerah, TNI dan Polri guna mensinergikan hubungan.
Sementara Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki membuka rakor sekaligus menyampaikan empat pesan kepada Bupati Kendal kepada Forkopimcam diantaranya melakukan pemantauan langsung ke Desa, Berkoordinasi para tokoh, Memberikan Jaminan rasa aman kepada masyarakat dan memastikanitas wilayah pasca kenaikan BBM.
“Mari Bersama besatu padu dan bergotong royong mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang akan berlangsung nanti pada 19 Oktober 2022, diharapkan semua pihak terkait dapat saling berkolaborasi shingga mampu menciptakan kondusifitas di masyarakat,” terang Windu Suko Basuki dalam sambutan Bupati Kendal.
Selain itu terkait dengan dampak peningkatan BBM, Windu Suko Basuki mengharapkan para camat mengawasi secara langsung dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya bantuan sosial.
Wakil Bupati Kendal juga meminta kepada pihak terkait untuk membantu masyarakat khususnya Nelayan saat ini banyak nelayan yang mengetahui melihat BBM solar.
“Saya minta regulasinya merata dan tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan dana bantuan, termasuk juga saat ini nelayan mengalami pengalaman mencari surya mungkin ini bisa menjadi perhatian kita, agar pemasaran subsidi para nelayan tepat sasaran,” jelas Windu Suko Basuki.
Sementara Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam telah melakukan pemetaan pelaksanaan Pilkades yang akan berlangsung di 19 Kecematan dan berlangsung di 62 desa, dengan total 354 TPS.
Dalam menghadapi inflasi dan kenaikan BBM upaya dilaukan adalah penyebaran bantuan, untuk BLT BBM menyasar tukang ojek, tukang ojek, melalui konsep bantuan dan dukungan terhadap tekanan dengan PT POS sebesar 150 ribu per bulan. Akan sekaligus untuk 2 bulan di bulan September, BLT Sembako kepada 35.279 KPM sebesar 200 ribu. Akan didirikan pada September, BLT kepada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3.500.000/bulan. Bantuan sebesar Rp600.000 sampai akhir tahun, Pemberlakuan asuransi nelayan sebesar 120 ribu/tahun dan premi meninggal 60 juta. (A/K)
