detikpos.id || Kendal, Jawa Tengah – Penurunan signifikan pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal menjadi sorotan utama dalam sidang paripurna DPRD Kendal. Sidang ini membahas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kendal, melalui perwakilannya Abdul Syukur, menilai penurunan target PAD yang terjadi dalam siklus anggaran tahun 2025 sebagai indikator kelemahan dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah.
Abdul Syukur mengungkapkan kekhawatiran bahwa penurunan tersebut bisa menunjukkan kegagalan dinas terkait dalam merealisasikan anggaran atau karena kondisi darurat yang memerlukan refocusing anggaran.
Dalam proyeksi APBD 2025, kontribusi PAD Kabupaten Kendal hanya sebesar Rp 636 miliar atau sekitar 24 persen dari total proyeksi anggaran.
Abdul Syukur menyoroti bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah masih sangat tinggi, mencapai 75 persen atau sekitar Rp 1,9 triliun.
“Tingkat ketergantungan kita pada pemerintah pusat sangat tinggi dan ini bisa membahayakan masa depan pemerintahan Kabupaten Kendal,” tegasnya. (11/9/2024).
Selain itu, penurunan target PAD juga disertai dengan penurunan pada pendapatan lainnya, termasuk hasil retribusi daerah yang diperkirakan akan menurun drastis menjadi Rp 2,6 miliar pada 2025. Penurunan juga terjadi pada laba dividen dari BUMD, yang turun dari Rp 21 miliar menjadi Rp 18,6 miliar.
“Dengan adanya kenaikan penyertaan modal di BUMD, seharusnya kontribusi PAD meningkat dan bukan sebaliknya,” ujar Abdul Syukur.
Fraksi PPP juga mengkritik kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah menimbulkan keluhan masyarakat. Menurut Syukur, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada dan perhatian khusus dari Pemkab Kendal terhadap keluhan masyarakat mengenai PBB.
Dalam RAPBD 2025, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp 2,7 triliun, sementara PAD diproyeksikan hanya sebesar Rp 2,6 triliun, menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp 110 miliar.
Syukur mempertanyakan mengapa defisit anggaran harus terjadi dan menilai bahwa ini dapat menjadi indikasi bahwa eksekutif ingin mengulangi masalah defisit seperti tahun-tahun sebelumnya.
Meski begitu, Syukur berharap, DPRD Kendal menantikan penjelasan lebih lanjut, terutama dari pihak eksekutif mengenai langkah-langkah yang akan diambil mengatasi persoalan yang diidentifikasi dan meningkatkan kinerja serta kontribusi PAD ke depan.(A/Rob)
