detikpos id. __METRO – Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso didampingi Wakil Wali Kota Dr. M. Rafieq Adi Pradana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (7/7/2025) di ruang sidang utama DPRD Kota Metro.
Dalam rapat tersebut, sebanyak lima fraksi dari enam partai politik menyampaikan pandangan umum sebelum Raperda tentang LKPJ APBD 2024 ditetapkan. Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi Gerakan NasDem Raya (GNR), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar–Demokrat, serta Fraksi PKS.
Mayoritas fraksi memberikan perhatian khusus pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masukan yang disampaikan antara lain penguatan manajemen PAD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, serta penerapan prinsip transparansi dan partisipatif.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan DPRD. Ia menegaskan bahwa Pemkot Metro bersama seluruh OPD dan stakeholder berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan PAD.
“Berbagai upaya sudah kita lakukan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat melalui billboard, leaflet, media sosial, tatap muka langsung, hingga pemasangan standing banner di lokasi usaha wajib pajak. Ke depan, sistem pengawasan akan kita tingkatkan agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Metro untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh,” tegas Bambang.
Wali Kota juga menekankan pentingnya komitmen punishment and reward terhadap kepatuhan pajak. Hingga kini, tingkat kepatuhan tertinggi masih didominasi oleh perusahaan besar dengan sistem Tbk seperti McD, KFC, Pizza Hut, Richesse, Domino’s, BES Cinema, hingga Timezone.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Metro akan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD RI secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga evaluasi pertanggungjawaban pada Tahun Anggaran 2025.
Selain soal PAD, fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah catatan penting. Fraksi GNR mendorong penguatan komunikasi Pemkot dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk percepatan pembangunan. Fraksi PKB menyoroti peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Pemerintah Kota Metro sependapat dengan pandangan Fraksi Gerakan NasDem Raya untuk memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, khususnya terkait pembiayaan APBN maupun APBD Provinsi demi percepatan pembangunan di Kota Metro,” jelas Bambang.
Lebih jauh, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Metro, di antaranya upaya pencegahan banjir melalui normalisasi anak sungai bersama BBWS Mesuji Sekampung, serta program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase oleh Dinas PUTR.
Tidak hanya itu, Kota Metro juga kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah, dukungan legislatif, dan partisipasi masyarakat. Semua ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.(ADV)
