detikpos,id || Kendal , Jawa Tengah – Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Pemerintah Kabupaten Kendal berusaha melakukan pengentasan Stunting yang saat ini masih berada di diatas 10 persen, Kamis (29/9/2022).
DP2KBP2PA menyelenggarakan Deseminasi Audit Kasus Stunting dengan pembahasaan mengenai strategi renceana pengentasan Stunting, hadir dalam agenda tersebut adalah Sekda Kendal Sugiono, Plt Kepala DP2KBP2PA, Giri Kusuma, Kasdim 0715/Kendal, Mayor Inf Sukamto, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nur Fuad.
Sekeretasi Daerah Kendal Sugiono menerangkan bahwa saat ini pemerintah berusaha melakukan penurunan stunting dengan melibatkan beberapa OPD yang berkaitan. Termasuk dalam agenda audit menentukan pada sesi mana yang menjadi faktor utama penyelesaian stunting tidak berjalan.
“Pemerintah sudah melakukan Intervensi dalam menyelesaikan stunting, disini telah sejauh mana efektifitasnya mulai dari tambahan makanan, pemeriksaan kesehatannya, lingkungan dan pola asuhnya. Setelah kita audit, titik mana yang belum berjalan. Jangan-jangan keempatnya belum berjalan, walaupun kita sudah berintervensi,” Ujar Sugiono.
Adapun dari data yang diterima, Sekda Kendal menyebut bahwa terdapat 13,5 persen balita stunting atau 7800 balita, pihaknya juga menegaskan bahwa permasalahan stunting bukan hanya permasalahan pemerintah dan personal, melainkan menjadi permaslahan Bersama.
“Stunting ini menjadi permsalahan bersama, missal menjadi masalah utama berarati berperan disitu pihak Kesehatan, kemudian apabila lingkungan berarti pihak DPUPR ikut berperan, sehingga semua berperan baik dinas lain pasti memiliki hubungan,”jelas Sekda Kendal.
Sementara Plt Kepala DP2KBP2PA Giri Kusuma mengatakan bahwa kegiatan ini lebih menekankan kepada pihak OPD sejauh mana melakukan dukungan atau intervensi pada permasalahan stunting.
“Disini kita saling menyampaikan permasalahan dan sejauh mana peran dari setiap OPD, misal permasalahan ada pada sanitasi dan air bersih kurang. Maka pihak DPUPR akan berperan dalam menyelesaikan masalah itu, dinas lain juga cukup banyak seperti Dinsos, Disnaker dan beberapa OPD lain,” jelas Giri Kusuma. (A/K)
