Detikpos.id Bagan Siapi-api Rokan Hilir.
Buruh F.SPTI-K.SPSI Rokan Hilir di bawah Pimpinan H.Fuad Ahmad,Melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Bupati Rokan Hilir.unjuk rasa tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi para Buruh kepada Bupati Rokan.
1. Meminta Ketua DPRD Rokan Hilir untuk segerah memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupeten Rokan Hilir guna mencabut dan membatalkan tanda bukti pencatatan Fedrasi Serikat Pekerja Tranportasi Indonesia FSPTI di bawah Pimpinan Hijrah, sebab telah mencederai UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat buruh/Serikat pekerja, sesuai pada Pasal 19, secara tegas menyatakan bahwa ” Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu “,
2. Meminta Ketua DPRD Rokan Hilir memanggil Bupati Rokan Hilir terkait surat edaran “Pemberitahuan” Bupati Nomor: 506/DTK/2022/157 dan Nomor : 506/DTK/2022/230 Perihal : (Kepada Pengusaha diwilayah Rokan Hilir).
3. Apa bila dalam jangka waktu 1 x 24 jam poin diatas tidak direalisasikan maka aksi Demotrasi akan kembali dilakukan dengan jumlah yang lebih besar, disampaikan Riyan Wahyudi, saat dikonfirmasi oleh awak media, melalui vidio virtualnya.
Lanjut Riyan Wahyudi, yang merupakan jenderal lapangan aksi demo, Riyan mengatakan setidaknya aksi massa pada hari ini untuk menuntut 3 poin penting. Hal itu telah menggerakkan aksi 2000 lebih buruh untuk bergerak pada hari ini,” terangnya.
“Aksi tuntutannya cabut pencatatan FSPTI di Disnaker Rokan Hilir yang diketuai oleh Hizrah, yang merupakan adik kandung dari Afrizal Sintong (Bupati Rokan Hilir), batalkan ” Surat Pemberitahuan Bupati Rokan Hilir ” , dan jika tidak direalisasikan, maka “Aksi Demontrasi yang kedua akan terjadi dengan jumlah yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Menyikapi aksi masa tersebut, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, S.IP memanggil secara langsung beberapa perwakilan dari masa aksi tersebut untuk melakukan mediasi membahas tuntutan yang telah disampaikan.
Dihadapan perwakilan para demonstrasi, Bupati menyatakan siap dan bersedia menerima aspirasi dari para demonstrasi. Dijelaskan Bupati, apa yang menjadi tuntutan akan dipelajari oleh Pemerintah Daerah baik secara teknis maupun administrasi.
Bupati juga menyampaikan akan mencabut surat terkait pembekuan operasional organisasi tersebut apabila masing-masing pihak bersedia melakukan kesepakatan untuk bekerja bersama sama dilapangan tanpa ada kericuhan.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan kesepakatan tersebut juga harus disertai dengan adanya jaminan dari masing-masing pihak untuk mentaati. Agar tidak terjadi lagi keributan di kemudian hari,”pintanya.
Tidak hanya itu, dihadapan perwakilan para demonstrasi, Bupati juga dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya menjamin tidak ada intervensi dalam hal ini, ia juga berharap semuanya bisa berjalan damai dan lancar,”tegasnya.(Alpian)
