DETIKPOS.ID || BENGKULU SELUMA – Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mengeluhkan belum cairnya penghasilan tetap (siltap) mereka hingga pertengahan tahun 2025. Dari hasil penelusuran tim detikpos.id dan beberapa awak media lainnya ke sejumlah desa di beberapa kecamatan, para kepala desa menyatakan bahwa gaji mereka dan perangkat desa belum dibayarkan sejak Agustus 2024.
Menurut dia, pencairan ADD harus dipercepat. Sebab, hal ini menyangkut banyak hal. Mulai kesejahteraan perangkat hingga operasional kantor.
”Ini harus dipercepat, karena menyangkut perut, menyangkut operasional dan berdampak pada pelayanan masyarakat,’’ jelas dia.ujar seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya, Rabu (22/5/2025).
“Isu pencairan ini sudah berulang kali kami dengar, tapi sampai hari ini belum ada kepastian. Padahal kami tetap menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas dia.
Informasi dari lapangan menyebutkan bahwa sebelumnya ada 32 desa yang mengalami keterlambatan pembayaran siltap, namun kini tersisa beberapa desa yang masih belum menerima hak mereka. Bahkan di antaranya hanya menerima siltap hingga Desember 2024 saja.Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan aparat desa. Mereka menilai lambannya pencairan bukan hanya soal teknis, melainkan indikasi adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau soal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), prosedurnya makin membingungkan dan terkesan dipersulit. Kami menduga, kas daerah memang sedang kosong,” ujar salah satu kepala desa.
Kekecewaan juga disuarakan atas munculnya syarat pembentukan Koperasi Merah Putih yang dijadikan prasyarat pencairan Dana Desa tahap II, padahal tahap I saja belum cair. Tak sedikit kepala desa yang mengaku kebingungan mencari dana untuk mendirikan koperasi tersebut, sementara siltap belum juga dibayarkan hingga Mei 2025.
“Kalau pegawai kecamatan bilang pakai dana pribadi, itu tidak masuk akal. Kami belum terima gaji sejak Januari. Dari mana kami bisa cari dana untuk pembentukan koperasi?” keluh salah satu kepala desa lainnya.
Di tengah situasi ini, para kepala desa berharap kepada Bupati Seluma terpilih, Teddy Rahman, SE., MM., untuk turun tangan dan memberikan solusi nyata atas persoalan ini. Mereka juga mendesak agar instansi terkait, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Keuangan Daerah (BKD), dapat berkoordinasi lebih baik demi kelancaran pembangunan di desa.
Andri-nd
