Medan – detikpos.id | Perang dagang yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan China terus memberikan efek domino pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah lonjakan tarif impor terhadap sejumlah komoditas strategis, termasuk kendaraan niaga seperti truk, yang memicu kenaikan biaya logistik dan distribusi barang.
Sekretaris Jenderal LSM Bina Keadilan, Asrul Rambe, menyatakan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada stabilitas global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memang telah mengambil langkah-langkah negosiasi dalam berbagai forum internasional, namun menurutnya, itu belum cukup.
“Situasi ini harus disikapi secara serius, khususnya dalam menjaga daya saing sektor riil, UMKM, dan petani lokal. Perlu strategi ekonomi yang inklusif agar pelaku usaha kecil tidak terpuruk di tengah gejolak perdagangan global,” ujar Asrul.
Menurut data Bank Dunia dan Kementerian Perdagangan RI, sekitar 60% pelaku usaha di Indonesia masuk dalam kategori UMKM. Mereka sangat rentan terhadap tekanan biaya produksi, fluktuasi harga bahan baku, serta akses pasar yang semakin terbatas akibat hambatan dagang.
Asrul mengusulkan beberapa solusi konkret yang bisa diambil pemerintah dan pelaku usaha:
- Subsidi Logistik dan Produksi: Pemerintah dapat menyalurkan subsidi untuk biaya logistik dan bahan baku bagi UMKM dan petani.
- Fasilitasi Ekspor UMKM: Meningkatkan peran perwakilan dagang Indonesia di luar negeri untuk memfasilitasi promosi dan ekspor produk UMKM ke pasar alternatif non-tradisional.
- Digitalisasi UMKM dan E-commerce Lokal: Mendorong pelaku usaha kecil bertransformasi ke arah digital melalui pelatihan dan insentif adopsi teknologi.
- Reformasi Pajak dan Akses Pembiayaan: Penyederhanaan pajak dan perluasan akses permodalan berbunga rendah untuk usaha mikro dan kecil.
“Jika kita ingin bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global, kita harus memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan mereka perlu diperlakukan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program,” tegas Asrul.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang lebih tangguh dan mandiri.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan. Kita harus berdikari di bidang ekonomi dengan memberdayakan rakyat di akar rumput,” pungkasnya.
Pewarta : IH
Editor : AR
