detikpos.id || Kota Binjai. Sebelum kembali ke Jakarta, hari ini saya mengantarkan “Posko Warga” ke kantor Dukcapil dan Dinas Sosial Kota Binjai.
Bersyukur, warga Yos, Sudarso Binjai Utara, telah membentuk sebuah posko yang dinamai dengan “Posko Relawan Inklusi”.
Posko ini bertujuan untuk membantu warga lain agar mendapatkan layanan publik yang bebas dari calo.
Fakta di lapangan, praktek percaloan masih terus terjadi dan dihadapi oleh banyak warga di Kota Binjai, Sumut terutama perihal akses layanan publik. Minimal terjadi di wilayah Yos Sudarso dan sekitarnya.
Mulai dari urusan KTP, KK, akses BPJS Kesehatan PBI, PKH, sampai urusan pengurusan tanah. Ibarat seperti kawasan “hutan belantara”, dimana warga akan berurusan dengan dokumen yang berhubungan dengan pemerintah, disitulah calo tumbuh subur.
Ironisnya adanya calo, “seperti” dilanggengkan oleh aparat, bahkan pada banyak kasus aparat terlibat menjadi calo, mulai dari kepala lingkungan (baca RT/RW), petugas di kelurahan, Kecamatan, sampai petugas di dinas-dinas terkait.
Praktek percaloan yang terjadi layanan publik, ini bukan soal besar atau kecilnya uang yang dibayarkan warga pada calo tersebut. Tapi ini soal sistem birokrasi, mental petugas yang korup, dan kesadaran kritis warga rendah.
Sehingga semua itu bisa jadi “cerminan” yang nyata, untuk melihat kualitas pemimpin daerah tersebut. Apakah tipe pemimpin yang reformis atau Korup?
Semua bisa dilihat dari kualitas layanan publiknya.
Bagaimana cara menghentikan dan memperbaiki itu semua? Cara yang efektif, mencerdaskan setiap warga sebagai pemilih kritis dan mengorganisir warga membangun kekuatan politis, sehingga memiliki posisi tawar pada pengambil kebijakan.
Hartoyo, pendamping warga marginal untuk akses layanan publik.
Mobile : 087738849584
(red)
